Kementerian Keuangan meluncurkan fitur Perdana dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) untuk memperkuat pengelolaan dan pengawasan Transfer ke Daerah (TKD). Fitur ini memungkinkan pemetaan kebutuhan pendanaan, kegiatan prioritas, serta output pembangunan sejak tahap perencanaan, sehingga penyaluran dana lebih terukur, terintegrasi, dan berorientasi pada hasil pembangunan.
Perdana merupakan kolaborasi antara Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan (BaTii) yang mengintegrasikan data, proses bisnis, dan teknologi informasi. Dengan sistem ini, pemerintah dapat menelusuri kontribusi setiap anggaran terhadap output pembangunan, lokasi program, serta kebutuhan yang dipenuhi. Pendekatan ini menandai perubahan dari sekadar fokus pada alokasi dan kepatuhan administrasi menuju pengelolaan berbasis kebutuhan dan hasil.
Ke depan, Perdana diharapkan mendukung standardisasi tata kelola TKD, membangun basis data yang lebih kuat, serta meningkatkan kualitas pengelolaan fiskal. Askolani menegaskan bahwa data Perdana bukan jaminan alokasi anggaran, melainkan sumber informasi strategis untuk kebijakan yang lebih tepat sasaran. Dengan demikian, dana transfer dapat lebih efektif mendukung pembangunan dan pelayanan publik.