Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM, dan Kebijakan Publik, Busyro Muqoddas, menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak transparan karena proses perencanaannya dinilai tidak dilakukan secara terbuka. Ia menilai berbagai perbaikan yang disampaikan pemerintah belum menjawab persoalan mendasar sehingga dampak negatif program lebih menonjol. Busyro juga berharap Mahkamah Konstitusi dapat mempertimbangkan penghentian sementara MBG agar evaluasi menyeluruh dapat dilakukan.
Desakan evaluasi total terhadap MBG juga disuarakan mahasiswa melalui aksi demonstrasi pada 12 dan 15 Juni 2026. Para demonstran meminta program tersebut dihentikan sementara untuk membenahi tata kelola. Namun, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Qodari, menegaskan MBG tidak akan dihentikan karena merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, manfaat program telah dirasakan oleh ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak sekolah sehingga berbagai kendala yang muncul harus dijawab melalui evaluasi, bukan penghentian program.
Pandangan serupa disampaikan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Agustina Arumsari. Ia menegaskan bahwa BGN menjalankan mandat Presiden untuk mengelola dan memperbaiki pelaksanaan MBG. Arumsari menilai tujuan program tersebut baik karena masih banyak masyarakat yang mengalami kekurangan gizi, terutama ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta anak usia dini yang menjadi sasaran utama penerima manfaat.
Meski menolak penghentian permanen, BGN memanfaatkan masa libur sekolah untuk menghentikan sementara pelaksanaan MBG sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh. Selama periode tersebut, seluruh dapur MBG akan diaudit, tata kelola program dibenahi, dan pembangunan dapur baru ditunda. BGN berharap ketika kegiatan belajar kembali dimulai, kondisi pelaksanaan program di lapangan sudah lebih tertata dan kualitas layanan kepada penerima manfaat dapat meningkat.