Pada malam 9 Juni 2026, PT Pertamina Patra Niaga mengumumkan kenaikan harga Pertamax (RON 92) dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, atau melonjak sekitar 32 persen dalam semalam. Pertamax Green 95 turut naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.
Keputusan menaikan harga pertamax tersebut secara ekonomi dapat dipahami. Namun, dalam politik persoalannya tidak sesederhana hitungan biaya produksi dan kurs valuta asing. Tiga persoalan politik yang melatarbelakangi kebijakan ini adalah kenaikan Pertamax berpotensi memperbesar jarak psikologis antara negara dan masyarakat. Bagi negara ini merupakan konsekuensi logis dari tekanan ekonomi global. Namun bagi banyak warga, dengan biaya hidup yang terus meningkat, kebijakan dibaca sebagai tanda negara semakin jauh dari realitas keseharian rakyat. Jika ini menguat makan buka hanya daya beli yang tergerus namun juga kepercayaan.
Persoalan kedua adalah paradoks politik yang muncul dari kebijakan itu sendiri. Berdasarkan Survei Media Survei Nasional (Median) pada April 2026 menunjukkan bahwa stabilitas harga BBM merupakan faktor terbesar yang menopang kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran, dengan kontribusi mencapai 24,5 persen. Artinya, fondasi utama legitimasi pemerintah justru berada pada kemampuan menjaga harga BBM. Persoalan ketiga adalah dampaknya terhadap kelas menengah. Dalam beberapa tahun terakhir, kelompok menengah menghadapi tekanan yang tidak ringan. Kenaikan Pertamax berpotensi menjadi tambahan tekanan yang memperkuat perasaan bahwa mobilitas sosial semakin sulit dicapai.
Efek kenaikan Pertamax merupakan titik awal dari serangkaian konsekuensi sosial dan politik yang saling terkait. Dampak pertama adalah penurunan daya beli yang dapat berkembang menjadi ketidakpuasan sosial. Dampak kedua adalah pada paradoks fiskal dimana penyesuaian harga Pertalite dapat mendorong perpindahan konsumen ke BBM bersubsidi yang justru memperbesar beban subsidi.
Kenaikan harga BBM bukan sekadar soal energi, melainkan ujian kepercayaan rakyat terhadap negara yang hanya bisa dijaga lewat transparansi, komunikasi jujur, perlindungan kelompok rentan, dan pembangunan transportasi publik.