Film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita menampilkan ketidakberdayaan masyarakat lokal dalam menghadapi kekuasaan pemerintah pusat. Atas nama proyek strategis nasional (PSN), pembabatan hutan, perampasan hajat hidup masyarakat adat, dan pelemahan praktik otonomi daerah terjadi. PSN menjadi mandat yang tak bisa ditolak, namun faktanya PSN kerap ditunggangi oleh kepentingan oligarki bisnis dan lalau terhadap spirit pembangunan yang memanusiakan masyarakat lokal. PSN pun turut menganulir perencanaan daerah seperti pembangunan jangka panjang daerah atau rencana tata ruang wilayah.
PSN di Papua Selatan berupa pengembangan food estate dan biodiesel seperti dalam Pesta Babi, menjadi contoh bagaimana pusat menempatkan daerah sebagai obyek, bukan lagi subyek yang harus patuh. Misalnya, PSN penghiliran nikel di Morowali, Sulawesi Tengah, dan Halmahera, Maluku yang diklaim sebagai akselerator pertumbuhan ekonomi daerah, ternyata tidak mampu menghadirkan pertumbuhan yang menetes untuk masyarakat.
Mengutip Stigilitz (2009), sepertinya pemerintah mengidap GDP – gross domestic product – fetish yang mengagungkan angka pertumbuhan, tapi abai pada realitas daerah sehingga hanya akan menguntungkan oligarki dibanding kemaslahatan masyarakat. Pemaksaan PSN yang tidak mengedepankan dialog masyarakat lokal adalah persoalan lainnya. Seharusnya keberadaan PSN dalam skema pembangunan perlu dievaluasi agar tidak mengorbankan masyarakat dan melemahkan otonomi daerah.