Joko Widodo, nama yang tidak lagi sekedar melekat pada mantan presiden namun telah berkembang menjadi simbol keberlanjutan politik, titik temu kepentingan elite, dan referensi elektoral yang masih diperhitungkan banyak partai. Hingga muncul fenomena populer disebut “Jokowi Effect”. Persoalannya muncul ketika demokrasi terlalu bertumpu pada satu figur, institusi politik menjadi tidak tumbuh cukup kuat. Partai lebih sibuk mencari kedekatan dengan tokoh populer dibanding membangun gagasan politik jangka panjang.
Dalam satu dekade terakhir, muncul fenomena personalization of politics dimana pemilih memilih sosok yang dianggap paling dekat secara emosional. Sejumlah survei menunjukkan banyak pemilih melihat pasangan Prabowo-Gibran sebagai representasi keberlanjutan pemerintahan Jokowi. Situasi ini memperlihatkan bahwa pengaruh Jokowi belum benar-benar selesai, namun juga menunjukkan lemahnya pelembagaan partai politik di Indonesia. Diskusi mengenai “Jokowi Effect” juga tidak lepas dari menguatnya politik keluarga atau dinasti politik. Berbagai penelitian tentang dinasti politik lokal menunjukkan bahwa demokrasi elektoral tidak otomatis menghasilkan kompetisi yang setara. Persoalannya bukan semata soal hubungan keluarga, namun ketika akses terhadap kekuasaan menjadi jauh lebih mudah karena kedekatan genealogis dengan pusat kekuasaan.
Alasan bayang-bayang Jokowi tetap kuat adalah belum hadirnya oposisi yang benar-benar solid dan meyakinkan. Sebagian kelompok oposisi masih terjebak pada politik kemarahan tanpa agenda sosial yang jelas. Sebagian lain tampak lebih sibuk menjaga posisi elektoral dibanding membangun narasi alternatif yang kuat. Jika kondisi ini terus berlangsung, ada risiko pemilu hanya dipahami sebagai prosedur elektoral formal, bukan arena pertarungan gagasan yang sehat. Memang Jokowi berhak memiliki pengaruh politik setelah tidak lagi menjabat sebab bagian dari demokrasi, yang perlu dijaga adalah agar pengaruh tersebut tidak membuat politik nasional berhenti berkembang secara institusional.