Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menegaskan bahwa kepala daerah saat ini menghadapi tiga tekanan sekaligus: dinamika geopolitik global, perubahan kebijakan nasional, dan tuntutan lokal masyarakat. Misalnya, konflik Timur Tengah yang berdampak pada kebijakan nasional yang menuntut sinkronisasi kuat antara pusat dan daerah.
Kepala daerah juga dituntut memenuhi janji politik, menjaga stabilisasi birokrasi, membayar tunjangan ASN, dan memastikan pelayanan dasar tetap berjalan. Ia menyoroti praktik baik sejumlah kepala daerah yang berhasil meningkatkan pendapatan asli daerah melalui penertiban reklame, parkir, optimalisasi aset, serta pemanfaatan skema KPBU untuk pembiayaan infrastruktur.
Menurut Bima, ruang inovasi kini didorong pemerintah pusat kepada daerah, dengan penekanan pada sinergi lintas wilayah dan kerja sama antardaerah untuk mengatasi persoalan konkret seperti inflasi, pengangguran, dan ketahanan pangan. Kemendagri berharap forum-forum semacam ini melahirkan agenda konkret yang memperkuat sinkronisasi kebijakan pusat-daerah dan berdampak langsung pada masyarakat.