Dosen Departemen Ilmu Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University, Deni Lubis, menilai distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih belum efisien dan perlu diintegrasikan dengan sistem perlindungan sosial yang sudah ada, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Ia menekankan bahwa secara filosofis program MBG sejalan dengan prinsip ekonomi syariah, khususnya konsep zakat yang bertujuan membantu masyarakat membutuhkan. Namun, bantuan sosial harus tepat sasaran agar tidak menimbulkan pemborosan, mengingat kemiskinan tetap akan ada akibat berbagai faktor ekonomi dan sosial.
Deni menyoroti temuan di lapangan bahwa sebagian siswa tidak mengonsumsi makanan MBG karena sudah membawa bekal atau menggunakan katering sendiri, sehingga berpotensi menimbulkan food waste. Ia mengusulkan mekanisme distribusi berbasis redeem melalui KIP atau KIS, sehingga penerima manfaat dapat menukarkan bantuan pangan di koperasi yang ditunjuk. Skema ini dinilai lebih fleksibel, meningkatkan ketepatan sasaran, sekaligus mendorong keterlibatan petani lokal dalam rantai pasok pangan sehingga menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih efisien dan berkelanjutan.