Selama ini, keterwakilan buruh dalam lembaga legislatif memang sangat minim, sehingga kebangkitan kembali Partai Buruh pada 2021 sempat dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat representasi pekerja di parlemen. Namun, muncul persoalan mengenai tumpang tindih kepentingan yang sulit dihindari. Agenda perjuangan cenderung bergeser dari kepentingan kelas pekerja jangka panjang ke kebutuhan elektoral dan relasi elite politik jangka pendek.
Sehingga, pada pemilihan legislatif 2024, Partai Buruh gagal mencapai ambang batas parlemen meskipun berpotensi besar. Dukungan simbolik pekerja gagal dikonversi sebagai capaian elektoral yang signifikan. Gerakan buruh belum berhasil membangun kesadaran politik kolektif yang mampu mengikat basis pekerja dalam satu orientasi politik yang jelas. Di sisi lain, adanya relasi patron-klien dalam tubuh gerakan buruh yang mengakibatkan ketergantungan pada konfigurasi kekuasaan eksternal. Afiliasi politik dalam gerakan buruh kini lebih berfungsi sebagai adaptasi terhadap struktur kekuasaan yang ada, bukan lagi upaya untuk mengubahnya.
Dalam praktiknya, gerakan buruh Indonesia tetap aktif melakukan mobilisasi massa di jalanan pada momen-momen tertentu. Namun, dampaknya terhadap perubahan kebijakan strategis dan struktur hubungan industrial relatif terbatas. Selanjutnya, aksi demonstrasi di jalan yang menyebabkan kemacetan sering menimbulkan antipati dari kelas menengah pekerja. Lemahnya kerja kaderisasi, pendidikan politik, dan pengaturan basis akar rumput yang belum berkembang secara sistematis menjadi salah satu penyebab lemahnya daya tahan gerakan dalam menghadapi perubahan kebijakan.
Ke depan, buruh harus mampu menentukan agenda perjuangannya tanpa ketergantungan berlebihan pada negara ataupun partai politik. Pendidikan politik internal harus menjadi prioritas utama. Pengorganisasi sektor informal juga mendesak dilakukan agar relevansi gerakan tidak terus menurun. Gerakan buruh juga perlu membangun institusi pendukung yang berkelanjutan. Gerakan buruh hanya dapat berubah jika muncul organisasi yang mandiri, kesadaran politik yang kuat, dan konsistensi membangun kekuatan dari bawah.