CORE Indonesia menilai kebijakan efisiensi anggaran sebesar Rp 130 triliun masih berfokus pada pemotongan nominal, bukan pada perba struktur belanja, sehingga belum menjawab persoalan kualitas belanja publik. Direktur riset menyoroti bahwa program prioritas seperti MBG hanya dipotong 6 % dan KDMP tidak tersentuh, sementara transfer ke daerah serta dana desa mengalami tekanan yang dapat melemahkan kapasitas fiskal daerah.
Pemerintah mengalokasikan ulang belanja K/L sebesar Rp 121,2‑130,2 triliun dari pos yang kurang prioritas ke program-program strategis. Sejumlah pos yang menjadi sasaran efisiensi antara lain perjalanan dinas, kegiatan rapat, belanja non-operasional, serta kegiatan seremonial