Persoalan pelintasan sebidang kembali menjadi sorotan nasional setelah kecelakaan maut antara kereta rel listrik (KRL) dan kereta api jarak jauh di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat. DPR RI dan pemerintah menilai masalah ini sebagai persoalan kronis yang belum terselesaikan dan bahkan telah memasuki tahap darurat. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah, PT KAI, dan seluruh pemangku kepentingan memprioritaskan pembenahan sistem keselamatan jalur kereta api, terutama di pelintasan sebidang yang selama ini menjadi titik rawan kecelakaan dan memengaruhi rasa aman masyarakat pengguna transportasi massal.
Ketua Komisi V DPR Lasarus menyebut kondisi tersebut sebagai “darurat pelintasan sebidang” yang telah berlangsung bertahun-tahun tanpa penanganan tuntas. Data DPR menunjukkan hingga 2024 terdapat 3.896 pelintasan sebidang di Indonesia, dengan ratusan titik belum dijaga dan sebagian lainnya tidak terdaftar. Mayoritas pelintasan bahkan masih tanpa penjagaan resmi, sehingga berisiko tinggi memicu kecelakaan. DPR menilai kondisi jalur kereta di Indonesia belum steril seperti di banyak negara lain, sehingga diperlukan langkah sistematis dan permanen.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan melakukan pembenahan besar-besaran pelintasan sebidang sebagai program prioritas nasional. Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp4 triliun untuk membangun pos penjagaan resmi, menempatkan petugas, serta mempercepat pembangunan flyover dan underpass di titik dengan lalu lintas tinggi. Selain itu, percepatan pemasangan palang pintu, termasuk di pelintasan Bulak Kapal Bekasi, menjadi langkah mendesak agar perbaikan tidak lagi bersifat parsial, melainkan menyeluruh dan terukur.
Kementerian Perhubungan menjelaskan kecelakaan Bekasi Timur bermula ketika KRL relasi Bekasi–Cikarang tertemper mobil taksi listrik di pelintasan sebidang JPL 85, menyebabkan rangkaian berhenti di stasiun dan kemudian tertabrak KA Argo Bromo Anggrek yang tidak sempat berhenti sempurna. Investigasi penyebab pasti masih dilakukan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). Data kepolisian mencatat insiden tersebut menewaskan 15 orang dan melukai puluhan lainnya, memperkuat urgensi percepatan reformasi keselamatan perkeretaapian nasional.