Dalam sistem demokrasi, tidak pernah ada rumusan sistem tokcer yang memastikan bahwa terbaik pasti yang menang, meskipun mekanisme pemilihannya berlangsung jujur dan adil. Potensi menghasilkan kader terbaik semakin kecil karena banyak faktor yang mempengaruhi seperti kondisi sosial, jualan populisme, gaya demagogis, perubahan orientasi, dan mekanisme yang tidak jujur dan tidak adil.
Kompetisi politik menjadi nyata apabila yang kalah menjadi oposisi tidak sekedar menjadi isyarat eksistensialis dan menang menjadi koalisi. Memang dalam demokrasi pemimpin yang terpilih tidak harus berupa malaikat dan oposisi pun menjadi pengkritis yang sempurna. Intinya adalah ada pada diskursus dan ruang publik serta wacana yang terbuka dan transaparan dalam mengelola pemerintahan.
Mengutip Francis Fukuyama, negara gagal bukan hanya melulu disebabkan kurang demokratis, tetapi lebih sering karena institusi birokrasi yang tidak kompeten dan tidak profesional dari pimpinan hingga bawahan. Seharusnya jika tidak kompeten dikuatkan kompetensinya melalui penerimaan diskursus ruang publik bukan malah menambal dengan juru bicara resmi dan tak resmi melalui buzzer menggunakan analisis dan data yang kurang memadai.
Namun, inkompetensi bukan hanya soal ketidakmampuan namun juga muncul karena moral hazard dan insentif yang keliru. Misalnya jika pimpinan hanya ingin mendapatkan berita baik, sehingga yang terjadi adalah berlomba membisikkan yang manis dan membuang semua kritik pahit. Inkompetensi negara kerap jadi fungsi politik untuk menjaga status quo, menjadikan urusan serius sebagai lelucon tanpa ruang perbaikan; di titik ini pemakzulan relevan sebagai mekanisme mengganti rezim, namun kritik sosial tetap berbeda dari makar yang secara hukum adalah tindakan nyata menggulingkan pemerintahan sah.