Kinerja intermediasi perbankan nasional tetap kuat hingga Maret 2026 dengan pertumbuhan kredit mencapai 10,42% (yoy). Pertumbuhan ini didorong oleh segmen korporasi (14,29%), konsumer (13,97%), dan komersial (11,11%), meskipun kredit UMKM masih mengalami kontraksi sebesar 3,57%. Pemerintah menilai kondisi ini menunjukkan fungsi intermediasi perbankan tetap berjalan di tengah dinamika ekonomi.
Untuk menjaga pembiayaan UMKM, pemerintah memperkuat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang hingga triwulan I 2026 mencapai Rp522 triliun dengan pertumbuhan tipis 0,21% (yoy). Selain itu, Kredit Program Perumahan (KPP) juga mencatat baki debet Rp15,76 triliun. Secara keseluruhan, kredit program pemerintah tumbuh 3,23% (yoy), didukung skema penjaminan yang menjaga kualitas kredit, dengan rasio NPL KUR relatif rendah di level 2,16%.
Pemerintah juga menerapkan kebijakan KUR pascabencana dengan relaksasi seperti subsidi bunga hingga 0% pada 2026 dan 3% pada 2027, serta pelonggaran syarat bagi debitur terdampak. Ke depan, KUR diarahkan untuk mendukung sektor produktif dan padat karya, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Program 3 Juta Rumah, guna mendorong penciptaan lapangan kerja dan menjaga pertumbuhan ekonomi domestik.