Lonjakan harga bahan bakar pesawat (avtur) memicu perubahan berantai di sektor penerbangan. Pemerintah menaikkan fuel surcharge, menahan lonjakan tiket lewat subsidi, sementara maskapai mulai menyesuaikan rute dan kapasitas demi menjaga keberlangsungan operasional. Harga avtur yang mencapai Rp23.551 per liter di Bandara Soekarno-Hatta menjadi pemicu utama. Dengan porsi biaya bahan bakar yang mencapai sekitar 40 persen dari total operasional, memaksa adanya penyesuaian di sisi tarif dan layanan. Pemerintah kemudian menetapkan fuel surcharge sebesar 38 persen untuk seluruh jenis pesawat, naik dari sebelumnya 10 persen untuk pesawat jet dan 25 persen untuk pesawat propeller.
Sebagai bantalan, pemerintah menanggung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tiket pesawat domestik kelas ekonomi sebesar 11 persen dengan alokasi Rp1,3 triliun per bulan. Selain itu, bea masuk suku cadang pesawat diturunkan menjadi 0 persen guna meringankan beban maskapai. Melalui kombinasi kebijakan tersebut, harga tiket diperkirakan hanya naik di kisaran 9 persen hingga 13 persen. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan kenaikan tarif tidak sepenuhnya dibebankan ke penumpang, karena sebagian ditahan melalui intervensi fiskal. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto melihat kebijakan ini juga membawa dampak lanjutan ke ekonomi nasional. Ia memperkirakan output Produk Domestik Bruto (PDB) dapat meningkat hingga 1,49 miliar dollar AS atau sekitar Rp24,58 triliun
Ketua Umum Indonesia National Air Carriers Association (INACA) Denon Prawiraatmadja menilai kebijakan pemerintah sudah sejalan dengan kebutuhan industri dan masyarakat. Namun, di lapangan, maskapai tetap harus melakukan langkah lanjutan untuk menjaga keseimbangan operasional. Indonesia AirAsia, misalnya, melakukan penyesuaian jadwal pada sejumlah rute serta rasionalisasi kapasitas. Garuda Indonesia pun menyiapkan langkah mitigasi untuk menjaga stabilitas operasional di tengah volatilitas harga energi.