Kantor kepresidenan Iran memberikan pernyataan terkait penutupan jalur perdagangan internasional yang sangat vital. Pihak Teheran menegaskan bahwa Selat Hormuz hanya akan dibuka kembali untuk transit jika pendapatan dari aktivitas tersebut digunakan untuk mengganti kerugian akibat perang. Selain menuntut kompensasi, Deputi Komunikasi dan Informasi di Kantor Presiden Iran, Mehdi Tabatabai juga melontarkan kritik tajam kepada Presiden AS, Donald Trump. Ia menilai sikap pemimpin negara adidaya tersebut menunjukkan rasa frustrasi di tengah ketegangan yang terus memuncak di kawasan Timur Tengah.
Kondisi keamanan di kawasan tersebut memang berada dalam status waspada tinggi sejak Amerika Serikat dan Israel meluncurkan serangan gabungan ke Iran pada 28 Februari lalu. Serangan dahsyat itu dilaporkan telah menewaskan lebih dari 1.340 orang hingga saat ini. Pembatasan di Selat Hormuz sendiri telah mendapatkan kecaman keras dari Trump. Ia menegaskan bahwa militer AS siap melakukan tindakan ekstrem jika selat itu tidak dibuka.
Pemimpin Minoritas Senat dari Partai Demokrat AS, Chuck Schumer, mengkritik keras sikap Trump yang dianggapnya bertindak seperti orang gila. Schumer menilai ancaman serangan terhadap infrastruktur sipil adalah sebuah potensi kejahatan perang yang memalukan bagi Amerika Serikat. Pakar hukum internasional dari Universitas Yale, Oona A. Hathaway, menambahkan bahwa serangan terhadap objek sipil seperti pembangkit listrik dan jembatan tidak memiliki dasar hukum yang sah dalam peperangan. Ia memperingatkan konsekuensi hukum internasional bagi AS jika ancaman Trump benar-benar dilaksanakan.