Nepotisme dan bagi-bagi jabatan dalam politik kekuasaan di Indonesia kerap memicu kritik keras namun respons publik sering terabaikan. Kondisi ini tidak pernah berdiri sendiri, ia adalah mesin utama dari sistem kekuasaan yang beroperasi dengan logika sederhana The Winner Takes it All.
Persoalan utamanya bukan sekedar legalitas, tetapi kepatutan. Dalam tata kelola modern, keputusan publik tidak cukup hanya benar di atas kertas namun dapat dipertanggungjawabkan secara wajar dan etis di hadapan publik. Kepercayaan publik tidak aturan semata namun konsistensi dalam menjaga demarkasi antara kepentingan pribadi dan kepentingan negara.
Praktik nepotisme merupakan bentuk konflik kepentingan yang serius, sebag kewenangan publik dipengaruhi oleh kepentingan pribadi sehingga keputusannya tidak lagi sepenuhnya netral. Mahalnya ongkos politik elektoral memperparah proses politik yang berimbang, aparatur dan jabatan negara sering digunakan sebagai alat patronase politik sehingga merit based sering diabaikan.
Dengan demikian, dalam birokrasi Indonesia, jabatan tidak lagi ditempatkan sebagai ruang pengabdian profesional, namun berubah menjadi alat untuk membayar utang budi politik. Sehingga nepotisme tidak lagi menjadi penyimpangan sesaat namun bagian dari anatomi sistem tata negara kita.
Penempatan keluarga dan kerabat dekat dalam tata kelola pemerintahan tidak hanya persoalan etika namun juga mengarah pada praktik korupsi sistemik. Ketika pola dibiarkan terus berulang lintas rezim, dampaknya tidak hanya mengorbankan keadilan namun juga tulang punggung instansi. Tata kelola menjadi kehilangan makna jika kekuasaan dioperasikan layaknya harta rampasan perang. Jabatan publik mungkin terlihat sah secara hukum, tetapi sesungguhnya bangkrut secara profesional. Dampaknya birokrasi menjadi lamban dan terjadi pembajakan masa depan negara.