Pemerintah membatalkan rencana pembelajaran daring bagi siswa sekolah yang sebelumnya disiapkan sebagai bagian dari strategi penghematan energi menghadapi potensi krisis akibat konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Keputusan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno setelah dilakukan koordinasi lintas kementerian. Pemerintah menilai kegiatan belajar mengajar tetap perlu dilaksanakan secara tatap muka agar kualitas pendidikan siswa tetap terjaga.
Alasan utama pembatalan kebijakan ini adalah kekhawatiran terhadap penurunan kualitas pembelajaran dan risiko learning loss apabila sekolah kembali menerapkan sistem daring secara luas. Pemerintah menegaskan bahwa proses pembelajaran luring dinilai lebih optimal untuk menjaga interaksi pendidikan, perkembangan akademik, serta stabilitas proses belajar siswa. Selain itu, pembelajaran daring dinilai bukan kebutuhan mendesak dalam kondisi saat ini meskipun sempat dipertimbangkan melalui skema hybrid.
Pemerintah juga menegaskan fokus kebijakan pendidikan nasional saat ini adalah peningkatan mutu pendidikan secara menyeluruh. Berbagai program prioritas seperti revitalisasi sekolah, pengembangan Sekolah Rakyat, serta Sekolah Unggul Garuda tengah dipercepat sebagai bagian dari agenda strategis nasional. Karena itu, kebijakan pendidikan diarahkan pada penguatan kualitas pembelajaran langsung di sekolah, bukan pada pengurangan aktivitas belajar melalui sistem daring.