Pemerintah Indonesia berencana menerapkan skema bekerja dari mana saja (WFA), bekerja dari rumah (WFH), serta pembelajaran jarak jauh (PJJ) sebagai langkah penghematan bahan bakar minyak (BBM) di tengah gejolak energi global akibat konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Penutupan Selat Hormuz yang menjadi jalur distribusi sekitar seperlima pasokan minyak dunia memicu gangguan pasokan energi dan lonjakan harga gas internasional. Pemerintah menilai pengurangan mobilitas melalui kebijakan empat hari kerja dapat menekan konsumsi BBM nasional hingga sekitar 20 persen dan direncanakan mulai diterapkan setelah Lebaran 2026 melalui koordinasi lintas kementerian.
Sejumlah ekonom menilai kebijakan WFA dan pembelajaran daring cukup rasional sebagai solusi jangka pendek karena mampu langsung menurunkan mobilitas masyarakat, kemacetan, serta konsumsi energi transportasi, terutama di wilayah perkotaan. Selain mengurangi penggunaan BBM, kebijakan ini juga berpotensi menekan biaya transportasi rumah tangga dan meredam tekanan impor energi serta subsidi di tengah tingginya harga minyak dunia. Namun para analis menegaskan kebijakan tersebut bukan solusi tunggal karena tidak semua sektor pekerjaan dapat menerapkan WFA, serta terdapat risiko turunnya kualitas pembelajaran dan meningkatnya kesenjangan akses digital.
Dalam jangka menengah hingga panjang, para ekonom mendorong kebijakan yang lebih komprehensif seperti penguatan transportasi publik, digitalisasi layanan dan rapat virtual, pembatasan perjalanan dinas, serta efisiensi energi di sektor industri. Solusi utama yang dianggap paling berkelanjutan adalah percepatan transisi energi melalui pengembangan energi terbarukan, transportasi listrik, dan sistem energi yang lebih bersih. Pengalaman negara seperti Spanyol dan Swedia menunjukkan bahwa subsidi transportasi umum dan peralihan ke energi rendah emisi dapat mengurangi ketergantungan pada BBM sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional di masa depan.