Presiden Filipina Ferdinand R. Marcos Jr. mengumumkan keadaan darurat energi nasional karena krisis energi yang dipicu eskalasi ketegangan Timur Tengah, menjadikan Filipina negara pertama yang mengumumkan kedaruratan energi sejak konflik dimulai pada 28 Februari 2026. Pemerintah Filipina, melalui Menteri Energi Sharon Garin, menyatakan cadangan bahan bakar sekitar 45 hari dan berupaya menambah satu juta barel minyak untuk memperkuat persediaan. Marcos juga memperingatkan kemungkinan gangguan penerbangan jarak jauh.
Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa stok BBM nasional tetap aman, dengan cadangan 24–31 hari tergantung jenis, serta distribusi BBM ke SPBU berlangsung tanpa kendala menurut Fathul Nugroho, Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Menurutnya, penyaluran BBM ke berbagai SPBU berjalan tanpa kendala. Dia pun meminta masyarakat tidak perlu khawatir karena stok BBM dipastikan aman.