Ambisi mewujudkan “Birokrasi Berkelas Dunia” pada visi Indonesia Emas 2045 menghadapi tantangan serius berupa rendahnya kecakapan bahasa Inggris aparatur sipil negara (ASN). Berdasarkan laporan EF EPI 2025/2026, Indonesia masih tertahan di kategori Low Proficiency, tertinggal jauh dari Singapura maupun negara tetangga lainnya. Rendahnya kompetensi ini menjadi “tembok” yang mengisolasi birokrasi dari arus utama pengetahuan global dan riset kebijakan internasional, sehingga berisiko menjadikan birokrasi kita sekadar “tukang fotokopi” kebijakan luar negeri tanpa pemahaman konteks yang mendalam.
Akar masalah dari ketertinggalan ini terletak pada kebijakan pengembangan SDM yang masih terjebak formalitas administratif, di mana sertifikat bahasa Inggris hanya dianggap sebagai syarat rekrutmen tanpa adanya ekosistem kerja yang mendukung praktik berkelanjutan. Selain itu, terjadi kesenjangan kompetensi yang tajam antara pusat dan daerah, terutama di wilayah Indonesia Timur. Padahal, di era desentralisasi, pemerintah daerah dituntut mampu berinteraksi langsung dengan investor asing dan organisasi internasional tanpa harus terus bergantung pada instruksi pusat atau jasa penerjemah.
Untuk mengatasi “darurat” kecakapan ini, diperlukan langkah konkret melalui transformasi ekosistem digital dan kolaborasi global. Pemerintah perlu mengintegrasikan jalur pembelajaran bahasa Inggris pada platform MOOC ASN, memanfaatkan teknologi AI sebagai laboratorium bahasa digital, serta memperluas kemitraan dengan lembaga bahasa internasional bagi seluruh pegawai strategis, bukan hanya bagi penerima beasiswa. Perbaikan ini bukan demi gaya hidup, melainkan soal kedaulatan intelektual agar ASN Indonesia mampu berselancar di atas gelombang informasi global dan mewujudkan birokrasi yang benar-benar kompetitif.