Pemerintahan Presiden Donald Trump berencana melepaskan 172 juta barel minyak dari cadangan darurat Amerika Serikat (AS) sebagai bagian dari upaya terkoordinasi negara-negara di seluruh dunia untuk meredakan lonjakan harga minyak mentah dan BBM di tengah perang Iran. Pelepasan cadangan yang diumumkan oleh Menteri Energi AS Chris Wright dalam sebuah pernyataan pada Rabu, akan memerlukan waktu sekitar 120 hari hingga seluruh minyak dari Strategic Petroleum Reserve (cadangan minyak strategis) milik Departemen Energi AS benar-benar disalurkan. Langkah ini merupakan bagian dari rencana negara-negara anggota International Energy Agency (IEA) untuk melepaskan total 400 juta barel minyak dari cadangan global.
Cadangan minyak strategis ini dibentuk setelah embargo minyak Arab pada 1970-an dan disimpan di gua-gua garam di sepanjang Pantai Teluk AS. Kapasitas maksimumnya sekitar 713,5 juta barel. Adapun, Strategic Petroleum Reserve AS saat ini berisi sekitar 415 juta barel minyak, atau sekitar 60% dari kapasitasnya, setelah serangkaian pelepasan cadangan oleh pemerintahan sebelumnya di bawah Presiden Joe Biden. Termasuk di antaranya penjualan 180 juta barel untuk membantu menurunkan harga bensin setelah invasi Rusia ke Ukraina pada 2022.
Kontrak berjangka minyak mentah acuan AS naik hingga 4,1% setelah pengumuman tersebut dan diperkirakan akan terus menguat mengingat besarnya guncangan pasokan global yang dipicu oleh konflik Timur Tengah. Secara teoritis, Strategic Petroleum Reserve memiliki kapasitas untuk melepas sekitar 4,4 juta barel per hari, menurut situs web Departemen Energi AS. Dibutuhkan sekitar 13 hari agar minyak dari sistem tersebut mencapai pasar terbuka setelah presiden memerintahkan penjualan. Namun, analisis yang disiapkan Departemen Energi AS pada 2016 menyebutkan bahwa jumlah sebenarnya yang dapat dilepas mungkin terbatas pada sekitar 1,4 juta hingga 2,1 juta barel per hari. Selama pelepasan cadangan pada 2022 setelah invasi Rusia ke Ukraina, jumlahnya bahkan tidak pernah melebihi 1,1 juta barel per hari, menurut analisis data pemerintah oleh ClearView.
