Isu dinasti politik kembali mencuat dalam diskursus publik di Kalimantan Timur (Kaltim) setelah adanya berbagai polemik yang menyeret nama Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud.
Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Bidang Komunikasi Politik dan Komunikasi Publik, Sudarno, menyatakan persoalan dinasti politik harus dilihat dalam kerangka demokrasi dan aturan hukum yang berlaku. Dalam sistem demokrasi, setiap warga negara memiliki hak politik yang sama, termasuk anggota keluarga pejabat publik. Perdebatan soal ini lebih banyak berada pada wilayah etik, bukan semata-mata hukum. Menurut Sudarno, jika isu dinasti terus dipersoalkan, maka konsistensi juga perlu dijaga dengan melihat praktik serupa di berbagai level politik, baik daerah maupun nasional.
Meskipun isu dinasti kerap memunculkan perdebatan publik mengenai persepsi tentang keadilan dan kesempatan yang sama dalam kontestasi politik, hingga kini, belum ada regulasi yang secara eksplisit melarang anggota keluarga pejabat maju dalam pemilihan umum selama memenuhi persyaratan yang berlaku.