Kawasan Inti Pusat Pemerintahan pada Daerah Otonomi Baru Papua ditargetkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pekerjaan Umum, selesai pada 2028. Dengan harapan dapat diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Pembangunan mencakup berbagai fasilitas pemerintahan dan infrastruktur pendukung di empat DOB Papua. Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menegaskan pentingnya percepatan dengan tetap memastikan kepastian hukum dan sinergi lintas kementerian/lembaga. “Ada banyak program yang dilakukan (untuk KIPP). Selain membangun kantor gubernur, DPR, dan MRP, juga beberapa sanitasi, jalan, dan beberapa program yang menurut kami sangat sekali membantu teman-teman di daerah,” ujarnya.
Progres pembangunan KIPP di sejumlah DOB menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Meski masih terdapat sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian termasuk aspek hukum di beberapa wilayah. Koordinasi dan pendekatan dengan gubernur serta pihak terkait terus dilakukan. Wamen PU Diana Kusumastuti menyampaikan tiga provinsi telah menunjukkan progres yang signifikan. Papua Barat Daya telah rampung, Papua Selatan bahkan sudah difungsionalkan, dan Papua Tengah memasuki tahap pelaksanaan pembangunan. Sementara, Papua Pegunungan masih memerlukan percepatan karena pihaknya masih menunggu dokumen feasibility study dan master plan yang ditargetkan tersedia tahun 2026.