Pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong Un, secara terang-terangan menolak upaya Korea Selatan untuk memperbaiki hubungan diplomatik kedua negara. Kim menegaskan, Pyongyang sama sekali tidak merasa perlu berurusan dengan Seoul. Padahal, di bawah kepemimpinan Presiden Lee Jae Myung, Korea Selatan telah melakukan berbagai upaya terpadu untuk membangun “jembatan” rekonsiliasi. Presiden Lee diketahui tengah mengupayakan visi damai demi meredakan ketegangan di Semenanjung Korea.
Namun, harapan tersebut pupus setelah Kim Jong Un mengabaikan tawaran itu melalui pernyataan keras dalam penutupan kongres partai yang bersejarah, Kamis (26/2/2026). Kim menyatakan, Korea Utara tidak lagi memiliki kepentingan dengan Korea Selatan. Ia bahkan menegaskan akan mengecualikan Korea Selatan secara permanen dari kategori warga negara serumpun. Sikap dingin Pyongyang ini bukan tanpa alasan. Pada 2024, Korea Utara telah mengubah konstitusinya untuk pertama kali dengan mendefinisikan Korea Selatan sebagai “negara musuh”. Ketegangan sempat memuncak saat mantan Presiden Korsel, Yoon Suk Yeol, dituduh menggunakan pesawat tak berawak (drone) untuk menyebarkan selebaran propaganda di wilayah Korea Utara pada tahun yang sama.
Guna mencairkan suasana, Presiden Lee Jae Myung telah berupaya menghentikan segala bentuk provokasi tersebut. Ia bahkan memberikan sinyal bahwa permintaan maaf secara terbuka mungkin saja dilakukan demi memperbaiki hubungan kedua negara. Di sisi lain, sumber diplomatik menyebutkan bahwa komite Dewan Keamanan PBB baru-baru ini menyetujui pengecualian sanksi yang memungkinkan masuknya bantuan makanan dan obat-obatan ke Korea Utara.