Pemerintah mencatat lonjakan signifikan belanja negara pada awal tahun 2026 ini. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja di Januari 2026 mencapai Rp 227,3 triliun atau setara 5,9% dari pagu APBN, tumbuh 25,7% dibandingkan Januari 2025. Angka ini juga merupakan yang tertinggi dalam tiga tahun terakhir, mengungguli rerata Rp 168,79 triliun. Lonjakan belanja terutama didorong kenaikan belanja kementerian dan lembaga (K/L) yang melonjak 128,9% secara tahunan. Kenaikan terbesar berasal dari belanja barang, termasuk pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) yang hingga Februari telah menyerap Rp36,6 triliun. Sementara itu, pendapatan negara Januari 2026 terealisasi Rp 172,7 triliun, naik 9,5% secara tahunan. Akibatnya, defisit anggaran tercatat Rp 54,6 triliun atau 0,21% dari PDB, naik dua kali lipat dibanding periode sama tahun lalu yang sebesar Rp 23 triliun (0,09% PDB).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan realisasi belanja triwulan I mencapai Rp 809 triliun. Artinya, pemerintah masih perlu membelanjakan Rp 581,7 triliun selama Februari–Maret. Dengan akselerasi ini, Purbaya memproyeksikan pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 berada di kisaran 5,5%–6%. Namun, lonjakan belanja di awal tahun menimbulkan tantangan fiskal. Direktur Kebijakan Publik CELIOS Media Wahyudi Askar menyoroti risiko tekanan kas negara akibat percepatan belanja, khususnya pada program seperti MBG. Wahyudi memperkirakan defisit 2026 berpotensi mendekati batas atas yang diizinkan undang-undang, yakni hampir 3% dari PDB. Dengan realisasi belanja yang tinggi di awal tahun, pemerintah dihadapkan pada tantangan memastikan setiap rupiah belanja mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat daya beli masyarakat, dan menjaga stabilitas fiskal.