Sengketa lama di Laut Aegea antara Turki dan Yunani ternyata belum tuntas. Situasi ini menambah daftar negara yang saling konflik. Kedua negara kabarnya ingin kembali berbicara. Dewan Kerja Sama Tingkat Tinggi Yunani-Turki dijadwalkan bersidang di Ankara mulai Senin (9/2) depan. Jika tak ada perubahan, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis akan duduk satu meja. Hal itu membuka kemungkinan keduanya menggelar pertemuan khusus di hari lain.
Dewan kerja sama itu dibentuk pada 2010. Hal itu menyusul periode panjang ketegangan di Mediterania Timur. Namun, catatan prestasi dewan itu tipis. Dewan itu lebih berfungsi sebagai wadah ‘agenda positif’ di antara dua anggota NATO tersebut, terutama di sektor ekonomi dan pariwisata. Sejauh ini, dewan itu baru lima kali bersidang. Pertemuan terakhir berlangsung Desember 2023 di Athena dan perbedaan tafsir antara kedua negara tetap tajam.
Sengketa ini telah berlangsung puluhan tahun. Yunani dan Turki terus berselisih soal landas kontinen di depan pantai Turki, eksploitasi sumber daya, dan kemungkinan perluasan laut teritorial di Aegea. Dalam doktrin militernya, Blue Homeland, Turki mengklaim wilayah laut lebih dari 450 ribu kilometer persegi di sekitar pantainya. Rujukan hukum utamanya ialah Konvensi Hukum Laut PBB 1982. Di sinilah kebuntuan terjadi. Pada 1995, parlemen Turki menyatakan perluasan laut teritorial Yunani di Aegea sebagai alasan perang karena langkah itu akan mengubah Aegea menjadi semacam ‘laut pedalaman’ Yunani. Athena pada 2021 pernah memperluas laut teritorialnya menjadi 12 mil di Laut Ionia, mengarah ke Italia. Kini Yunani menegaskan tetap menyimpan hak untuk melakukan hal serupa di Aegea.