Demokrasi di Tengah Banjir Partai Politik

Kelahiran dua partai politik baru dalam waktu bersamaan pada Januari 2026 yakni Partai Gema Bangsa dan Partai Gerakan Rakyat. Partai Gema Bangsa memosisikan diri mendukung pemerintah sementara Partai Gerakan Rakyat mendukung status quo dan digadang memosisikan diri sebagai alternatif untuk mengusung Anies Baswedan. Lahirnya dua partai politik ini di satu sisi menunjukkan bahwa sistem demokrasi Indonesia mampu mengakomodir kepentingan dan aspirasi namun disisi lain apakah proliferasi partai ini akan menguatkan demokrasi atau justru melemahkan dan menghambat efektivitas pemerintahan.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No.62/PUU-XXI/2024 yang menghapus Presidential Threshold sekaligus membatalkan syarat partai politik untuk memiliki minimal 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional untuk bisa mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Artinya partai kecil atau baru bisa menjadi kekuatan politik nasional tanpa harus bergabung dengan koalisi besar untuk mendapatkan representasi presidensial. Meski putusan MK ini untuk mengurangi oligarki dan meningkatkan inklusivitas demokrasi, dampak lain dari keputusan ini adalah memunculkan partai baru yang berfokus pada satu individu atau kelompok elit. Selain itu dengan kehadiran partai-partai baru menciptakan fragmentasi dapat memperlemah kestabilan koalisi dan mendorong politik transaksional yang lebih buruk. Pemilih terutama pada tingkat lokal pun akan kebingungan dalam menentukan pilihan.

Namun begitu, kelahiran partai-partai baru dengan wajah lama adalah sebuah kegagalan sistem kepartaian di Indonesia dalam mengakomodasi perubahan elit secara sehat. Apalagi partai politik di Indonesia tidak memiliki karakteristik pembeda yang signifikan satu sama lain, partai-partai ini terkesan sama akhirnya partai hanya menjadi wadah personalisasi elit daripada kendaraan ideologi. Hal penting lainnya adalah partai-partai baru ini perlu menjaga transparansi sumber pendanaannya untuk memastikan bahwa partai politik bukan sebatas alat negosiasi untuk mendapatkan bagian kekuasaan.

Search