Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis hasil survei pemilihan kepala daerah (pilkada) lewat DPRD yang dilakukan pada 10-19 Oktober 2025. Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas responden tidak setuju dengan pilkada melalui DPRD, kelompok yang paling keras menolak adalah gen Z.
LSI menyebut 5 alasan responden menolak usulan tersebut. Pertama adalah pilkada langsung sudah menjadi budaya demokrasi rakyat, perubahan mendadak tanpa alasan kuat berpotensi menimbulkan resistensi. Alasan kedua, penolakan tersebut disebabkan adanya trust issue kepada lembaga DPRD dan DPR RI. Alasan ketiga adalah rendahnya kepercayaan publik kepada partai politik. Alasan keempat adalah usulan ini dianggap menghilangkan hak rakyat. Dan alasan terakhir adalah rakyat sudah merasa memiliki sense of control terhadap kepala daerah jika pilkada langsung. Artinya apabila pilihannya tidak menjalankan sesuai janji kampanye, masyarakat bisa menagih atau bahkan menghukumnya langsung dengan tidak memilihnya lagi pada periode selanjutnya.
Terkait hal ini, Peneliti LSI Denny JA, Adian Sopa, memberi 4 rekomendasi kebijakan kepada pemerintah yakni perbaiki kualitas pilkada langsung bukan menghapusnya, bangun kembali trust DPRD dan partai politik sebelum memberi kewenangan besar, libatkan public secara terbuka dalam setiap diskursus perubahan sistem demokrasi, dan jika uji coba pilkada DPRD dianggap perlu, batasi sangat terbatas di level gubernur (dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, pasal 91 ayat 1: gubernur bertindak sebagai wakil pemerintah pusat di daerah). Sementara kabupaten/kota dipilih langsung.