Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan terhadap enam gubernur dan 42 bupati/wali kota dari Papua ke Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025) sore. Selain para kepala daerah, pertemuan itu juga dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, dan para menteri Kabinet Merah Putih. Presiden mengatakan, Indonesia perlu mewujudkan swasembada pangan tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di provinsi dan kabupaten/kota. Setiap daerah semakin perlu mewujudkan swasembada agar bisa bertahan ketika akses terputus karena bencana.
Prabowo menegaskan bahwa pemerintah pusat telah menggencarkan pencetakan sawah seluas 225.000 hektar sepanjang tahun 2025 dan akan ditambah pada tahun-tahun berikutnya. Tak hanya itu, ia juga mendorong warga untuk menanam tanaman pangan lokal. Di wilayah yang sulit untuk ditanami, pemerintah juga akan mencarikan jenis benih tanaman pangan yang sesuai. Prabowo menekankan, ketahanan energi juga mendesak. Daerah terpencil di Papua, perlu untuk mengoptimalkan tenaga surya dan air untuk menjadi sumber energi. Selain itu, penanaman sawit untuk menghasilkan bahan bakar minyak (BBM) juga perlu diperluas. Dengan swasembada, negara juga bisa menghemat anggaran yang sebelumnya digunakan untuk impor.
Untuk pembangunan Papua, tahun ini dana otsus yang dicairkan mencapai Rp 12,6 triliun. Akan tetapi, pada 2026 anggaran dana otsus menurun menjadi Rp 10 triliun. Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Velix Wanggai menegaskan, Papua tidak boleh hanya dilihat dari perspektif ketertinggalan. Menurut Velix, salah satu fokus utama adalah skema kebijakan yang menyentuh langsung masyarakat asli Papua. Komite mengusulkan perancangan bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana otsus agar dapat ditransfer langsung kepada orang asli Papua secara tepat sasaran.