Wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah kepada DPRD terus bergulir. Alasan yang sering terdengar dari pemerintah dan legislatif adalah biaya pemilihan langsung yang mahal. Kasus dugaan korupsi yang dilakukan Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya turut menjadi sorotan dalam wacana ini. KPK menduga, uang Rp 5,75 miliar yang mengalir kepadanya akan digunakan untuk melunasi pinjaman bank, yang sebelumnya ia pakai untuk kampanye Pilkada 2024, yang digelar secara langsung.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pun mengungkap bahwa ternyata Pilkada langsung enggak harus membuat otomatis kepala daerahnya baik (11/12/2025). Namun, Dosen Hukum Pemilu FHUI, Titi Anggraini mengatakan transaksi politik terjadi secara tertutup di tingkat elite, melibatkan kandidat, partai politik, dan anggota DPRD sebagai pengambil keputusan utama. Dalam situasi itu, biaya politik bukan hanya tidak berkurang, tetapi justru terkonsentrasi pada segelintir elite dan sulit diawasi publik. Menurut dia, masalah utama bukan pada pilkada langsung, melainkan pada tata kelola pendanaan politik dan lemahnya pengawasan.
Anggota Komisi II DPR-RI, Ahmad Doli Kurnia mengatakan, sepanjang pemilihan kepala daerah yang digelar secara langsung, ada ekses yang semakin besar dan tak terkendali. Doli menilai wacana pemilihan kembali ke DPRD adalah opsi yang patut dipertimbangkan untuk menjaga prinsip demokrasi dan menjawab masalah politik berbiaya mahal tersebut.