Laporan Kompas.com (28/11) yang mewartakan banjir di Padang Pariaman sebagai kejadian “pertama dalam 40 tahun” adalah sinyal bahaya yang tak bisa diabaikan. Di saat bersamaan, di Medan, banjir melumpuhkan akses vital di bawah Fly Over Amplas, sementara di Aceh Utara dan Aceh Tamiang, ribuan warga terisolasi akibat luapan sungai yang berulang.
Rentetan bencana hidrometeorologi yang mengepung Sumatera secara simultan ini bukan sekadar statistik akhir tahun, melainkan penegas bahwa pulau ini sedang berada dalam fase kritis daya dukung lingkungan. Di balik narasi klise tentang “cuaca ekstrem” dan “curah hujan tinggi” yang kerap didengungkan pemerintah daerah, tersimpan sebuah ironi struktural yang lebih dalam.
Bencana di tiga provinsi ini (Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat) bukan sekadar amukan alam, melainkan cermin retak dari cara kita mengelola peradaban. Kita sedang menyaksikan kegagalan ganda (double failure) yang terjadi bersamaan: kegagalan kita menata ruang fisik dan kegagalan kita membangun komunikasi risiko yang manusiawi.
Early Warning System (EWS) atau Sistem Peringatan Dini beserta data meteorologi yang canggih sering kali berakhir tumpul di lapangan. Mengapa? Karena terdapat jurang menganga antara “data sains” yang diproduksi oleh lembaga teknis dengan “pemahaman warga” di akar rumput.