KPK belum menetapkan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP) Riau, Ferry Yuanda, sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terkait proyek di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang menyeret Gubernur Abdul Wahid. Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur, membenarkan bahwa Ferry Yuanda merupakan salah satu pihak yang terjaring dalam OTT di Riau. Namun, hingga kini status hukumnya masih sebatas sebagai saksi.
Meski demikian, Asep tidak menutup kemungkinan status hukum Ferry akan naik menjadi tersangka apabila nantinya ditemukan bukti tambahan dari hasil pengembangan penyidikan dan pemeriksaan saksi-saksi. Peran Ferry Yuanda dalam kasus dugaan pemerasan yang menjerat Gubernur Riau Abdul Wahid sangat aktif. Ferry merupakan pihak yang melakukan negoisasi dalam penerimaan fee pada proyek dinas PUPR-PKPP Riau.