Partai Golkar berkukuh mendukung usulan pemberian gelar pahlawan nasional bagi Soeharto. Hal ini ditegaskan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham, pada Kamis (23/10/2025). Bahkan, Idrus menyinggung turunnya Soeharto dari jabatannya sebagai presiden menunjukkan kesadarannya terhadap aturan yang ada. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi Golkar menolak dukungan terhadap Soeharto sebagai pahlawan nasional. Idrus juga memaklumi adanya pihak-pihak yang tidak setuju dengan usulan pemberian gelar pahlawan tersebut.
Politikus PDI-P Guntur Romli menyayangkan wacana Soeharto sebagai pahlawan nasional. Guntur bahkan mengingatkan konsekuensi yang menanti. Salah satunya terkait isu pelanggaran HAM yang terjadi saat Soeharto menjabat sebagai Presiden. Guntur juga menyayangkan nama Presiden Soeharto disandingkan bersama Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan Marsinah yang merupakan tokoh buruh dan aktivis perempuan asal Nganjuk, Jawa Timur.
Usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto juga disayangkan Koordinator Kontras, Dimas Bagus Arya, yang menilai usulan tersebut sarat politik mengingat Presiden Prabowo Subianto adalah mantan menantunya. Menanggapi penolakan itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan bahwa semua nama yang diusulkan ini telah memenuhi syarat.