Desakan reformasi Polri mengemuka saat Presiden Prabowo menerima kunjungan dari para tokoh Gerakan Nurani Bangsa (GNB), di Istana Kepresidenan, Jakarta, 11 September 2025 lalu. Terkait rencana reformasi itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro turut memberikan tanggapan. Ia menyatakan, rencana reformasi Polri tengah dibahas dan bukan menjadi usulan dari pihak manapun. Ia meminta semua pihak menanti sikap Presiden lebih lanjut. Soal rincian langkah konkret dari reformasi Polri, Juri enggan membeberkannya.
Berkembangnya wacana reformasi Polri turut menimbulkan spekulasi soal pencopotan jabatan Kepala Polri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo. Isu pergantian kapolri juga belum bisa dijawab anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Hasbiallah Ilyas. Ia belum mendengar rencana pergantian dan meminta agar pertanyaan itu diajukan ke para pimpinannya. Hal senada diutarakan anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nasir Djamil. Ia mengaku belum mendengar kabar soal rencana pergantian kapolri.
Terkait reformasi Polri, Nasir mempersilakan awak media menanyakannya ke Komisi Kepolisian Nasional. Menurut dia, insitusi itu lebih berwenang memberikan evaluasi dan penilaian kepada Polri. Nasir menyarankan pemerintah segera menindaklanjuti berbagai tuntutan masyarakat yang mengemuka terhadap Polri. Langkah itu diyakininya akan mendorong lembaga itu semakin baik seiring berjalannya waktu.