Unjuk Rasa Memakan Korban Jiwa, Momentum Reformasi DPR

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan dukacita atas jatuhnya korban ini dalam pertemuan bersama sejumlah perwakilan organisasi mahasiswa di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/9/2025). Dia juga mengakui adanya kekeliruan serta kekurangan dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Perbaikan dilakukan mulai dari tunjangan anggota dewan, khususnya tunjangan perumahan yang akan dihentikan per tanggal 31 Agustus 2025. Dasco menekankan komitmen DPR untuk melakukan moratorium kunjungan kerja dan perjalanan dinas ke luar negeri dan melakukan efisiensi kunjungan dalam negeri. Dasco menyebut DPR akan melakukan reformasi kelembagaan. Meskipun tidak disebutkan secara rinci, pembenahan ini dilakukan agar DPR menjadi lebih transparan.

Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani menegaskan komitmen DPR untuk berbenah diri. Evaluasi menyeluruh dan reformasi DPR akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR untuk menjadi DPR yang lebih baik dan transparan. Seluruh anggota DPR mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa ke belakang untuk dijadikan evaluasi secara bersama. Puan juga menyambut baik pernyataan Prabowo soal pencabutan sejumlah kebijakan internal DPR seperti tunjangan anggota hingga moratorium kunjungan kerja luar negeri. Puan memastikan DPR akan memprosesnya sesuai aturan yang berlaku.

Dasco juga menanggapi kritik dari mahasiswa terkait DPR yang tidak menemui massa aksi dalam unjuk rasa. Dia menyebutkan, DPR sudah berusaha menyerap semua aspirasi yang ada di dalam publik. Namun, massa aksi yang terjadi akhir-akhir ini tidak kondusif. DPR pun menuding adanya pihak yang memanfaatkan momen tersebut sehingga mereka memilih untuk menahan diri. Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyampaikan unjuk rasa yang belakangan ini terjadi menjadi pembelajaran bagi Partai Nasdem. Saan juga menanggapi kritik terkait kader yang dianggap tidak kompeten sebagai wakil rakyat sehingga memicu adanya reaksi keras dari publik. Dengan pembenahan yang ada, lanjutnya, Nasdem berkomitmen untuk menghilangkan praktik politik transaksional di tubuh partai.

Search