Anggota Satgas Perlindungan Pekerja Indonesia DPR RI, Rieke Diah Pitaloka atau Oneng menyoroti kematian diplomat muda Indonesia, Zetro Leonardo Purba (40), yang tewas akibat penembakan di Lima, Peru, pada Senin malam (1/9) waktu setempat. Zetro merupakan diplomat kedua yang meninggal dalam tugas, setelah sebelumnya Daru, seorang diplomat Indonesia lainnya, juga dilaporkan meninggal secara tidak wajar. Penembakan terhadap Zetro terjadi di distrik Lince, salah satu wilayah rawan di ibu kota Peru. Kepolisian Peru menduga kuat pelaku merupakan seorang pembunuh bayaran.
Menyikapi peristiwa ini, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Lima telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Peru dan mendesak pengusutan tuntas kasus tersebut. Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan menilai kematian Zetro mencerminkan lemahnya sistem perlindungan terhadap warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri, termasuk para diplomat. Ia menyebut bahwa kasus kekerasan terhadap WNI terus meningkat, terutama yang terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan eksploitasi pekerja migran. “Kementerian Luar Negeri melalui Direktorat Perlindungan WNI (Dit. PWNI) adalah garda terdepan dalam perlindungan WNI. Namun alokasi anggaran yang tersedia tidak mencerminkan urgensi perlindungan tersebut,” tegas Rieke. Ia merinci, anggaran perlindungan WNI dalam APBN 2025 hanya sebesar Rp220,98 miliar. Dari jumlah itu, Rp49,97 miliar dialokasikan untuk Dit. PWNI, sementara Rp171,01 miliar untuk perwakilan di luar negeri. Dalam Rancangan APBN 2026, anggaran justru turun menjadi Rp207,53 miliar. Yang mengejutkan, anggaran Dit. PWNI mengalami penurunan tajam sebesar 29,92% menjadi Rp35,02 miliar, sedangkan anggaran perwakilan hanya naik tipis 0,08% menjadi Rp172,51 miliar.