Istana Kepresidenan merespons desakan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyelidiki kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi sepanjang aksi unjuk rasa di Indonesia beberapa waktu terakhir. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, saat ditemui seusai rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah di Kementerian Dalam Negeri, mengatakan semua tindakan penanganan unjuk rasa yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto disebut berjalan secara terukur (2/9/2025). Sementara itu, Menteri HAM Natalius Pigai melalui keterangan tertulis, Selasa (2/9/2025), mengatakan, pernyataan Juru Bicara Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (OHCHR) Ravina Shamsadani, yang meminta Indonesia menyelidiki dugaan pelanggaran HAM menyusul aksi demonstrasi di Indonesia, terlambat. Sebab, Indonesia telah mengambil langkah-langkah lebih cepat tiga hari dari pernyataan OHCHR itu.
Menurut catatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, unjuk rasa sepekan ini telah menyebabkan 10 orang meninggal. Tewasnya sejumlah korban membuat Indonesia disoroti oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Organisasi dunia itu mengecam segala bentuk kekerasan oleh aparat penegak hukum dan mendorong dialog sebagai penyelesaian atas tuntutan masyarakat. Desakan juga dilayangkan agar aparat penegak hukum mematuhi dasar-dasar hak asasi manusia (HAM) selama pengamanan mengingat unjuk rasa damai bagian dari ekspresi penyampaian pendapat yang dijamin dalam beragam peraturan internasional.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyampaikan negara harus mengoptimalkan pendekatan pemolisian demokratis, persuasif dan dialog dengan pengunjuk rasa, sebagaimana saran Kantor HAM PBB. Usman menyampaikan negara seharusnya melakukan investigasi independen yang melibatkan tokoh-tokoh dan unsur masyarakat yang memiliki integritas dan keahlian. Negara juga semestinya mengevaluasi kebijakan sosial dan ekonomi yang merugikan hak masyarakat, termasuk memastikan akuntabilitas polisi. Komnas HAM harus segera melakukan penyelidikan pro justitia atas terbunuhnya sepuluh warga sipil selama aksi unjuk rasa.