Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menyoroti kenaikan tunjangan DPR sebesar Rp50 juta. Menurutnya, keputusan DPR tersebut sangat tidak relevan, karena kondisi keuangan negara sedang mengalami keterbatasan anggaran serius. “Rencana pemberian tunjangan ini jelas tidak tepat dilakukan di tengah keterbatasan keuangan negara,” kata Lucius Karus kepada Pro 3 RRI. Ia menegaskan bahwa fasilitas rumah dinas DPR di Kalibata dan Ulujami masih layak digunakan oleh para anggota Dewan. Ia menilai alasan menaikkan tunjangan rumah dinas tersebut tidak dapat diterima, karena negara harus mengutamakan kebutuhan mendesak rakyat. Lucius mengatakan, DPR seharusnya memiliki kepekaan terhadap krisis yang sedang dihadapi masyarakat Indonesia. Ia menyebut wakil rakyat harus menunda kenaikan tunjangan, karena pemerintah sendiri mengaku kesulitan mengelola anggaran.