Saat Data Pertumbuhan Ekonomi BPS Diragukan, Sri Mulyani hingga Luhut Membela

Keraguan terhadap angka pertumbuhan ekonomi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) terus bergulir. Pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II/2025 sebesar 5,12 persen mendapat sorotan dari berbagai pihak. Salah satu sorotan disampaikan Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira. Bhima menyebut ada sejumlah kejanggalan dalam data yang dirilis BPS tersebut. Bhima menyoroti perbedaan mencolok antara laporan BPS dengan indikator lain seperti Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur. Menurut Bhima, jika industri pengolahan benar-benar tumbuh kuat, maka seharusnya ada penyerapan tenaga kerja. Namun yang terjadi justru banyak pemutusan hubungan kerja, terutama di industri padat karya seperti tekstil dan alas kaki. Artinya, PHK massal menandakan penurunan aktivitas produksi, bukan pertumbuhan.

Menanggapi sorotan soal data ini, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengingatkan bahwa ada standar internasional yang digunakan. Amalia memastikan, data pendukung yang dipegang oleh BPS mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah mantap. Menkeu Sri Mulyani juga menekankan bahwa pemerintah akan tetap mempercayai BPS. Apalagi, pemerintah juga tahu persis bagaimana metodologi perhitungan yang dilakukan oleh BPS. Sri Mulyani menyebut, keraguan mengenai anomali pertumbuhan ekonomi tersebut tidak sampai menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Dia menegaskan BPS tetap menjaga integritasnya terkait data-data yang disebar.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan malah menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia seharusnya bisa lebih tinggi lagi dari 5,12 persen. Dia optimis ekonomi Indonesia lebih tinggi dari perhitungan BPS. Mensesneg yang juga Juru Bicara Presiden RI, Prasetyo Hadi, mengatakan bahwa ada faktor stimulus pemerintah yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II 2025. Beberapa di antaranya termasuk juga konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, maupun investasi. Sementara itu, tugas pemerintah hanya memastikan agar sejumlah komponen pendukung pertumbuhan ekonomi bisa berjalan.

Search