Partai Gerindra dan PDI-P kompak membantah pemberian amnesti untuk Hasto Kristiyanto sebagai transaksi politik dukungan partai banteng ke pemerintah. Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan bahwa keputusan Presiden Prabowo Subianto yang notabene merupakan Ketua Umum Gerindra, bukan kesepakatan politik. Menurut Dasco, Partai Gerindra menerima dukungan PDI-P itu dengan baik dan berharap pemerintahan bisa mewujudkan tujuannya.
Di sisi lain, Dasco tidak menepis bahwa dukungan tidak selalu dilakukan partai tertentu dengan bergabung di koalisi pemerintah. Gerindra, sebagai partai utama yang mengusung Prabowo menjadi presiden, tetap membutuhkan saran dan masukan dari partai yang tergabung maupun di luar koalisi.
Sementara itu, politikus PDI-P, Guntur Romli, menegaskan bahwa partai banteng mengambil posisi politik sebagai penyeimbang. Meskipun Presiden Prabowo memberikan amnesti kepada Hasto, hal ini tidak mengubah posisi politik PDI-P yang sejak awal tidak bergabung dengan koalisi. Guntur juga menegaskan, Megawati bukan sosok yang transaksional dan menukar amnesti Hasto dengan dukungan politik ke pemerintahan Prabowo. Sikap politik Megawati, bakal mendukung kebijakan Prabowo jika memang sesuai dengan kepentingan rakyat. Sementara, jika kebijakan Prabowo tidak tepat, maka Megawati tidak segan menyampaikan kritik.