Juru bicara PDI-P, Aryo Seno Bagoskoro, menyebut partainya menghormati hak prerogratif Presiden Prabowo jika ingin melakukan reshuffle. Presiden pasti memiliki sejumlah pertimbangan dan penilaian kepada para menteri di kabinetnya. Di sisi lain, Aryo memandang isu terkait reshuffle ini mengemuka karena desakan publik terhadap para menteri untuk lebih serius membantu Presiden Prabowo dalam menjalankan pemerintahan.
Menurut Aryo, pidato Presiden, yang menyebut akan menyingkirkan pihak-pihak yang tidak setia kepada undang-undang dan negara, menunjukkan Presiden Prabowo punya visi dan gagasan yang besar dan harus diikuti oleh para pendukung dan pembantunya dalam kabinet. Aryo menekankan, PDI-P hadir untuk negara dengan memberikan pandangan dalam konteks politik gagasan dan kebijakan, tetapi tidak dalam spektrum politik pragmatis dan transaksional.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia pun menegaskan, reshuffle menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Menurut dia, di internal Golkar tidak pernah ada pembahasan terkait reshuffle. Kalaupun ada diskusi di internal, partai akan menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, untuk memutuskan.
