Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengungkap pemilihan presiden, legislatif, dan kepala daerah yang dilaksanakan secara serentak justru menghabiskan anggaran yang besar. Padahal, salah satu landasan niat keserentakan pemilihan umum (Pemilu) 2024 adalah untuk menghemat anggaran. Hal ini disampaikan Bima dalam acara diskusi di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Senin (19/5/2025).
Bima mengaku menolak keserentakan pemilu karena sejumlah alasan. Mulai dari tertutupnya isu di daerah, beban penyelenggara, hingga kekhawatiran soal politik uang. Besarnya anggaran yang dibutuhkan pada Pemilu 2024 juga menjadi salah satu bukti sisi negatif dari keserentakan. Di samping itu, ia juga menyinggung pemilu di Indonesia yang memiliki sistem paling rumit di dunia. Bima Arya menjelaskan, saat ini sistem yang paling mendekati kerumitan pemilu di Indonesia adalah pemilihan di India.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan bahwa pemerintah telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 71,3 triliun untuk pelaksanaan Pemilu 2024. Realisasi anggaran pemilu pada 2022 nilainya sebesar Rp 3,1 triliun. Kemudian, pada 2023 melonjak menjadi Rp 29,9 triliun. Sementara itu pada awal 2024, pemerintah telah mengucurkan dana sebesar Rp 16,5 triliun. Anggaran Pemilu 2024 utamanya dikucurkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
