Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendorong Komisi I DPR RI membentuk tim pencari fakta independen untuk menyelidiki tragedi pemusnahan amunisi TNI AD di Garut, Jawa Barat. Direktur Imparsial Ardi Manto mengatakan tragedi ini harus diusut. Menurut dia, kegagalan mengusutnya sama saja dengan kegagalan negara untuk melindungi hak asasi manusia, yaitu hak hidup mereka yang menjadi korban. Menurut Ardi, tanpa pengawasan yang ketat dan evaluasi menyeluruh dari DPR, kejadian mematikan seperti ini berpotensi terulang kembali.
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur menyatakan, klaim petinggi TNI yang menyebut warga sipil menjadi korban karena hendak mengambil logam serpihan amunisi, terburu-buru dan tidak sensitif terhadap perasaan keluarga korban. Apalagi disampaikan sebelum ada hasil penyelidikan menyeluruh, imparsial, dan transparan. Koalisi Sipil juga meminta Komnas HAM dan Kepolisian ikut menginvestigasi kasus ini karena banyaknya korban warga sipil dan kejadian berada di luar zona militer. Isnur menyebut keterlibatan Komnas HAM penting untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi, termasuk apa yang perlu diperbaiki ke depan.
