Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya memaparkan alasan mengapa sumber pembiayaan Orientasi Kepala Daerah 2025 (retret) berubah dari yang sebelumnya sharing dengan APBD menjadi sepenuhnya ditanggung Kementerian Dalam Negeri. Bima mengatakan, model pembiayaan sharing sebenarnya ide dari pemerintah daerah sendiri. BPSDM Kemendagri menerima aspirasi dari pemerintah daerah agar biaya pembekalan kepala daerah juga bisa berasal dari pemerintah daerah, karena memang sudah dianggarkan dari APBD, sekaligus sebagai realisasi dari APBD.
Sebelumnya diberitakan, beredar surat dengan nomor 200.5/628/SJ yang dikeluarkan 11 Februari 2025. Surat itu berisi hal teknis terkait retret yang akan digelar di Akademi Militer Magelang pada 21-28 Februari 2025. Dalam surat itu juga diperlihatkan biaya yang harus ditanggung oleh setiap kepala daerah sebesar Rp 2.750.000 sebagai biaya konsumsi selama kegiatan retreat. Namun, Kemendagri akhirnya menganulir pembiayaan menggunakan APBD masing-masing tersebut melalui surat nomor 200.5/692/SJ. Surat yang dikeluarkan 13 Februari 2025 itu menegaskan seluruh kegiatan retreat dibiayai oleh APBD dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemendagri.
