Riska, bukan nama asli, ASN salah satu kementerian mengeluhkan tertundanya pencairan anggaran untuk berbagai keperluan kantor akibat instruksi efisiensi anggaran kementerian/lembaga. Riska bilang, hingga saat ini belum ada pencairan anggaran selain gaji pegawai. Menurutnya, hal ini menyebabkan berbagai pekerjaan administratif terhambat. Selain itu, banyak tenaga konsultan individu yang sebelumnya membantu pekerjaan di kementeriannya, kini tidak lagi dapat diperkerjakan akibat kebijakan efisiensi anggaran.
Sementara itu, Raisa, bukan nama asli, pegawai kementerian lainnya, mengatakan bahwa dampak efisiensi anggaran belum terlalu terasa di tempatnya bekerja. Meskipun begitu, ia berharap kebijakan ini tidak menyentuh penghasilan dan fasilitas pegawai, misalnya transportasi jemputan. Sejauh ini yang terasa adalah jamuan makan saat pertemuan dengan instansi lain yang ditiadakan.
Di sisi lain, Bayu, bukan nama sebenarnya, seorang pegawai kementerian lainnya, juga khawatir dengan instruksi efisiensi anggaran ini. Sebab, akibat efisiensi anggaran, muncul wacana penghapusan THR dan gaji ke-13. Penghapusan THR dan gaji ke-13 juga dianggap merugikan para ASN yang merantau. Pasalnya, biaya untuk pulang kampung sangat besar. Selain untuk keperluan Lebaran, gaji ke-13 yang biasa cair pada bulan Juli ini juga digunakan untuk biaya pendidikan anak.
