Pemimpin oposisi Korea Selatan mendesak pengadilan tinggi pada Minggu (15/12) segera meresmikan pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol dan meringankan “penderitaan rakyat” setelah dekrit darurat militernya yang berlaku singkat. Anggota parlemen telah memberikan suara pada Sabtu untuk mencopot Yoon dari jabatannya atas penangguhan “pemberontakan” terhadap pemerintahan sipil, yang berlangsung selama berjam-jam tetapi menjerumuskan Korea Selatan ke dalam kekacauan politik terburuknya dalam beberapa tahun ke belakang.
Yoon telah diskors sementara Mahkamah Konstitusi Korea Selatan membahas pemakzulan tersebut. Perdana Menteri Han Duck-soo telah ditunjuk menjabat sebagai presiden sementara. Pengadilan tinggi memiliki waktu 180 hari untuk memutuskan masa depan Yoon. Pemimpin oposisi Lee Jae-myung pada Minggu ini mendesak para hakim “segera” mencopot Yoon dari jabatannya. Penyelidikan terhadap lingkaran dalam Yoon atas pernyataan darurat militer minggu lalu juga terus berlanjut.
Kepolisian sudah menangkap kepala Komando Intelijen Pertahanan pada Minggu terkait tuduhan pemberontakan. Jaksa penuntut mengatakan sedang mencari surat perintah penangkapan untuk kepala Komando Perang Khusus Angkatan Darat Kwak Jong-keun. Kwak dituduh mengirim pasukan khusus ke parlemen selama upaya darurat militer, yang memicu konfrontasi dramatis antara tentara dan staf parlemen. Penyidik juga mengatakan mereka telah memanggil Yoon untuk diinterogasi atas tuduhan pemberontakan. Pada Sabtu, kepolisian menangkap Yeo In-hyung, kepala Komando Kontraintelijen Pertahanan, atas tuduhan pemberontakan.
