Kisruh dualisme kepemimpinan PMI antara dua politikus senior Partai Golkar mendapat sorotan berbagai pihak. Di tengah polemik ini, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno mendorong PMI untuk tetap solid. Pratikno berharap, konflik ini tidak mengganggu pelayanan PMI kepada masyarakat. Namun, Pratikno enggan memberikan komentar lebih jauh mengenai legalitas hasil Munas PMI itu karena hal tersebut merupakan ranah Kemenkumham.
Sementara itu, anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago meminta agar PMI dikelola oleh orang yang independen dan tidak terafiliasi dengan partai politik (parpol). Sebab, menurutnya, PMI sebagi organisasi nonprofit harus dikelola oleh orang yang independen. Dia tidak ingin PMI justru menjadi rebutan. Sebab, ini akan menimbulkan kecurigaan publik terhadap PMI.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, pihaknya belum menerima laporan hasil Munas PMI. pihaknya akan memverifikasi struktur, termasuk AD/ART, maupun prosedur pelaksanaannya. Supratman juga berjanji akan memediasi kedua kubu setelah menerima struktur kepengurusan versi Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 dan Agung Laksono. Di sisi lain, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku tidak ikut campur dalam pemilihan Ketua Umum PMI 2024-2029. Menurut Budi, PMI merupakan mitra kerja kementerian yang dipimpinnya sehingga tidak boleh ada ikut campur dari Menteri Kesehatan.
