Indonesia terus berkomitmen mendukung pertumbuhan pasar kredit karbon di Asia-Pasifik. Hal itu disampaikan Menteri Perdagangan Budi Santoso dalam Dialog Pemimpin APEC dengan Dewan Penasihat Bisnis APEC (ABAC) pada Jumat, (15/11) lalu di Lima, Peru. Pada forum ini, diskusi juga menyoroti potensi Indonesia untuk mengembangkan bursa perdagangan karbon dan kredit karbon yang saling terhubung di tingkat regional. Diketahui, jumlah kredit karbon Indonesia mencapai 577 juta ton karbon. Olehnya itu, perlu optimalisasi dan interoperabilitas bursa perdagangan karbon untuk mendatangkan manfaat besar bagi Indonesia.
Salah satu bukti komitmen Indonesia dalam perdagangan karbon terefleksikan dalam kebijakan nasional Indonesia, yaitu melalui pembentukan Badan Karbon Nasional. Tujuannya adalah meningkatkan partisipasi pada sektor publik dan swasta dalam penanggulangan dampak perubahan iklim. Mendag Budi juga menjelaskan, Pemerintah Indonesia telah meluncurkan bursa karbon pada 26 September 2023. Bursa karbon diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal itu menunjukkan bahwa Indonesia bergerak progresif memulai kebijakan pasar karbon dari dalam negeri. Ke depannya, Indonesia pun diharapkan dapat mendukung pasar kredit karbon yang terhubung dengan ekonomi-ekonomi APEC.
