Secara nasional, kita sedang mendapat masalah besar, yaitu mudahnya dongkel-mendongkel pengurus organisasi. Perpecahan di Kadin makin menambah masalah di dunia usaha. Mereka yang telah tertekan karena penurunan daya beli dan geopolitik global kini harus berurusan dengan konflik internal. Sejumlah asosiasi pengusaha menyesalkan Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia yang terseret ke dalam konflik elite politik. Mereka berharap segera ada solusi atas polemik tersebut sehingga Kadin sebagai induk organisasi dunia usaha di bidang usaha negara, usaha koperasi, dan usaha swasta dapat fokus menyelesaikan masalah perdagangan dan industri nasional.
Perpecahan dalam tubuh Kadin muncul ketika sejumlah perwakilan Kadin provinsi menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub) yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai ketua umum baru. Padahal, jabatan tersebut masih diampu oleh Arsjad Rasjid yang telah diakui sebagai Ketua Umum Kadin periode 2021-2026 secara aklamasi dalam musyawarah nasional (munas) di Kendari, Sulawesi Tenggara, pada 2021 (Kompas, 17/9/2024).
Tak beda dengan partai politik, sejumlah orang di kalangan dunia usaha pun ikut-ikutan membuat manuver-manuver untuk mencapai kekuasaan. Mereka seperti meniru dan sangat mungkin bagian dari kepentingan politik tertentu. Apabila demikian, secara nasional kita sedang mendapat masalah besar, yaitu mudahnya dongkel-mendongkel pengurus organisasi. Cara seperti ini seolah menjadi hal yang biasa atau lazim. Apalagi, birokrasi kemudian merestuinya dengan memberi izin. Dampaknya, kekuatan masyarakat sipil makin kehilangan tenaga.
Keadaan ini akan melemahkan demokrasi. Demokrasi yang lemah juga akan merusak ekonomi. Kreativitas dan inovasi dalam dunia bisnis akan terhambat oleh tekanan kekuasaan, konflik politik, dan intervensi yang mudah dilakukan oleh siapa pun, terutama pemegang kekuasaan ketika demokrasi mandek. Pada akhirnya malah bisa memunculkan kolusi dan korupsi yang merupakan kelindan antara kekuasaan dan bisnis.
Secara khusus di dalam dunia usaha, perpecahan di dalam Kadin menambah masalah bagi dunia usaha. Dunia usaha bakal dipersepsikan makin lekat dengan konflik politik dan suasana ini pasti akan memunculkan saling curiga di antara pelaku bisnis sehingga tidak baik bagi dunia bisnis yang sekarang sedang menghadapi masalah penurunan daya beli, pemutusan hubungan kerja, tekanan pasar global, dan lain-lain.
Suasana seperti itu akan menambah ketidakpastian di dalam dunia usaha. Setiap konflik akan memunculkan suasana tidak nyaman dan membuang energi. Padahal, sekarang semua pihak ingin bahu-membahu menghadapi masalah tekanan ekonomi. Transisi kekuasaan dalam waktu dekat ternyata masih memunculkan sejumlah pertanyaan, termasuk kebijakan bagi dunia usaha. Dalam konteks ini kita mempertanyakan posisi kamar dagang dalam komunikasi dengan pemerintah. Apabila konflik berlanjut, komunikasi akan buruk dan sumbangan dunia usaha bagi pembangunan ekonomi akan minim.
Banyak kalangan yang meyakini bahwa demokrasi berkait erat dengan pertumbuhan ekonomi. Tekanan terhadap demokrasi, seperti kasus di Kadin, cepat atau lambat akan menekan pertumbuhan ekonomi; sementara kita membutuhkan akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk menangani masalah pemutusan hubungan kerja dan penurunan jumlah kelas menengah.
