Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo telah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum terkait dugaan penyelewengan dana kegiatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI 2024 di Aceh dan Sumatera Utara. Koordinasi itu dilakukan lantaran sebelumnya, ia menerima sejumlah aduan terkait persoalan yang muncul di dalam penyelenggaraan ajang olahraga tingkat nasional itu, yang dikeluhkan para atlet dan ofisial. Beberapa persoalan itu, misalnya, akses ke GOR Voli Indoor Sumut Sport Center yang belum rampung, keterlambatan distribusi konsumsi atlet dan ofisial, kamar mandi kotor dan minimnya air bersih, hingga keterlambatan bus atlet.
“Akan proses resmi ke Kejaksaan dan Bareskrim terkait dugaan atau potensi penyelewengan penyelenggaraan PON XXI 2024 di daerah Sumut dan Aceh,” kata Menpora, saat dihubungi wartawan, Rabu (11/9/2024). Ia pun berharap agar polisi dan kejaksaan dapat melakukan pendampingan setelah koordinasi itu dilakukan. Sebab, kedua instansi ini menjadi satgas pendampingan tata kelola penyelenggaraan PON XXI 2024 dalam Keppres Nomor 24 tahun 2024.
Terkait laporan dugaan penyelewengan dana PON XXI yang telah dikoordinasikan Menpora Dito, Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Kombes Pol Arief Adiharsa mengatakan bahwa Bareskrim tengah melakukan pendalaman sebagai langkah pencegahan terjadinya penyelewengan dalam pengelolaan keuangan.
