Kementerian Perdagangan sudah menetapkan tujuh produk impor yang menjadi perhatian pemerintah. Ketujuh produk itu adalah tekstil, keramik, alas kaki, pakaian jadi, kosmetika, elektronik dan pakaian jadi lainnya. Kelak, pintu masuk produk impor tidak cuma berada di Pulau Jawa, tetapi juga di wilayah Indonesia Timur. Seperti Makassar, Bitung hingga Sorong. Harapannya, langkah tersebut bisa mendorong ekonomi di daerah setempat.
Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai rencana pemerintah terbilang positif lantaran dengan adanya pintu masuk di timur Indonesia membuat biaya distribusi untuk produk impor menjadi tinggi, terutama untuk tujuh produk impor tadi.
Alhasil, para pedagang akan membatasi penjualan barang impor karena ongkos distribusi yang lebih mahal. Sementara konsumen bisa memilih barang substitusi yang berasal dari produk lokal karena harganya sudah bisa bersaing dengan barang impor. Meski demikian, Huda mencatat ada beberapa hal yang perlu disiapkan pemerintah. Pertama, kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia yang berintegritas. Jangan sampai ada oknum yang justru membebaskan bea masuk barang impor tersebut. Kedua, ia menilai ada kemungkinan bahan baku dan penolong produk impor turut terimbas kebijakan ini yang juga berdampak pada biaya logistik yang lebih mahal. “Pemerintah harus benar-benar selektif memilih barang impor yang bakal terkena kebijakan tersebut,” ucap Huda.
